Menolak siswa disabilitas untuk menerima pendidikan inklusif merupakan sebuah pelanggaran hak anak yang serius. Pendidikan inklusif adalah hak setiap anak untuk menerima pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi apapun. Namun, masih terdapat banyak sekolah yang menolak menerima siswa disabilitas dengan berbagai alasan yang tidak beralasan.
Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya sekitar 0,1% siswa disabilitas yang mendapatkan pendidikan inklusif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum siap atau enggan menerima siswa disabilitas.
Menolak siswa disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 19 ayat 1 UU tersebut menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusif.
Menurut dr. Dian Ekowati, pakar pendidikan inklusif, menolak siswa disabilitas untuk menerima pendidikan inklusif dapat berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut. “Pendidikan inklusif tidak hanya penting bagi perkembangan akademis siswa disabilitas, tetapi juga bagi perkembangan sosial dan emosional mereka,” ungkap dr. Dian.
Selain itu, menolak siswa disabilitas juga dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk siswa disabilitas, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan inklusif. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif. Menolak siswa disabilitas untuk menerima pendidikan inklusif bukanlah pilihan yang dapat diterima dalam masyarakat yang inklusif dan beradab.